Dias Satria

TANTANGAN DAN PROSPEK PERBANKAN NASIONAL DITENGAH KRISIS

Dias Satria

(Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Brawijaya)

Republika, 16 April 2009

Perbankan diibaratkan sebagai organ vital dalam tubuh, yaitu jantung. Dimana fungsi vital perbankan, yaitu fungsi intermediasi, memiliki peran yang sama strategisnya dalam memompa dan mendistribusikan uang (atau darah dalam tubuh) ke sektor-sektor ekonomi (atau organ-organ lain dalam tubuh). Hal inipulalah yang mendasari kenapa sector perbankan merupakan sector yang sangat diregulasi dan di”anak-emas”kan dalam perekonomian.

Maraknya resesi global yang diawali dengan ambruknya beberapa institusi besar keuangan dunia tentu memberikkan ketakutan tersendiri bagi perbankan domestik, khususnya dalam menguji ketahanan sector keuangan domestik dari derasnya tekanan-tekanan eksternal.

Namun, berjalan seiringnya waktu, perbankan domestik hingga saat ini mampu menunjukkan eksistensinya karena telah berfungsi secara maksimal dengan tidak menjadi subyek penyebab kelumpuhan ditengah krisis, namun lebih sebagai obyek penderita yang sedang diuji dengan badai-badai resesi yang cukup berat.

Jika dilihat dari performa perbankan sepanjang tahun 2008 yang diukur dari beberapa indikator fundamental menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Hal ini dilihat dari peningkatan dana masyarakat yang berhasil dihimpun (DPK) dan jumlah kredit yang diberikkan serta proporsi LDR (Loans to deposit ratio) yang makin meningkat. Disisi lain, kinerja perbankan yang membaik juga dapat terlihat dari kinerja NII (Net Interest Income) atau pendapatan bunga yang meningkat, serta membaiknya kinerja kredit macet (NPL-Non Performing Loans) yang seharusnya sangat rentan terjadi disaat resesi seperti ini.

Gambaran tersebut sebenarnya mencerminkan daya tahan perbankan domestik yang cukup kuat. Namun perlu difahami, rembetan krisis global dan kemungkinan instabilitas politik belum berhenti sampai laporan kinerja perbankan itu dibuat. Bahwa ancaman terhadap kinerja perbankan masih berjalan, sehingga prinsip kehati-hatian dan strategi yang tepat untuk mampu survive perlu dilakukkan oleh setiap manajer bank dan bank sentral dalam fungsi pengawasan, untuk menghindari institusi keuangan terjerambab dalam jurang kebankrutan.

Perbankan tanah air juga harus meningkatkan kewaspadaannya terhadap tingginya share kredit perbankan yang berada di sector industri (20.7%) dan perdagangan (19.9%)-dua sector yang sedang mengalami ujian berat akibat resesi global yang berkepanjangan. Tingginya pangsa kredit di dua sector tersebut tentu sangat merisaukan kinerja perbankan, ditengah-tengah menurunnya pendapatan nasional dan kinerja ekspor. Sehingga, jika kinerja industri domestik mengalami penurunan dalam beberapa bulan kedepan, maka bisa dipastikkan sektor perbankan akan mengalami penurunan profit dan peningkatan NPL.

Namun dalam konteks yang lebih fundamental ada 2 hal lain yang juga harus diwaspadai oleh sektor perbankan, antara lain: a) kewaspadaan dalam memaknai kemajuan teknologi dalam operasionalisasi perbankan, dan b) kewaspadaan dalam merespon globalisasi keuangan. Peningkatan kewaspadaan tersebut tentu harus menjadi prioritas regulasi BI karena pada akhirnya, kewaspadaan tersebut mampu mengoptimalkan fungsi vital sektor perbankan “fungsi intermediasi”. Disisi lain, hilangnya kewaspadaan terhadap dua hal tersebut akan semakin menggerus fungsi intermediasi seiring meningkatnya euphoria tingginya kredit konsumsi dan tingginya investasi dalam instrumen pasar keuangan.

Kemajuan Teknologi: Efisiensi atau resiko?

Di satu sisi kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya bagi perbankan, namun disisi lain kemajuan teknologi dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, dengan adanya kemajuan teknologi maka analisis kelayakan dan transaksi “money-dealing” hanya akan dilakukkan sebatas tangan “Arms-length” dengan penggunaan IT (Information Technology). Sehingga pada akhirnya akan berimplikasi pada keputusan bisnis manajer bank.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang mendorong biaya transaksi monitoring yang murah, maka bank akan memberanikkan diri melakukkan pinjaman kredit pada sisi konsumsi khususnya pada kredit konsumsi KPR maupun kartu kredit. Dengan kemajuan teknologi informasi yang canggih memungkinkan manajemen bank melakukkan monitoring dalam jumlah yang sangat besar, dengan biaya (cost) yang murah.

Dengan adanya kemajuan teknologi IT, maka transaksi-transaksi di pasar keuangan akan semakin mudah untuk dilakukkan dan dianalisis dengan lebih baik. Oleh karena itu, peluang untuk meningkatkan return dari transaksi off balance sheet akan semakin meningkat.

Dengan adanya kemajuan teknologi, maka transaksi perbankan yang erat kaitannya dengan “relational transactions” akan semakin berkurang. Hal ini berarti keengganan bank untuk melakukkan penetrasi kredit pinjaman pada dunia usaha, akan semakin berkurang. Dalam konteks ini, perbankan menganggap pinjaman kredit usaha dinilai berbiaya tinggi dan resiko tinggi.

Kemajuan teknologi, seperti yang telah diuraikan diatas disatu sisi memang telah memberikkan efek yang positif berkaitan dengan biaya transaksi yang semakin murah. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi maka ekspansi bisnis bank ke jenis-jenis aset “derivatif” yang baru akan lebih mudah. Hal ini juga memungkinkan peluang untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Namun disisi lain, kecenderungan pergeseran perilaku perbankan kearah transaksi yang sifatnya “beresiko” tentu harus diantisipasi dengan hati-hati.

Globalisasi: ancaman atau tantangan?

Pengalaman membuktikkan bahwa deregulasi dan globalisasi keuangan tanpa dibarengi dengan regulasi dan supervisi yang kuat hanya akan membawa malapetaka bagi perekonomian domestik. Perbankan, sebagai sektor yang dianakemaskan dalam setiap perekonomian, telah banyak menikmati proses globalisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber dana murah dari luar negri. Hal ini tentu saja merupakan peluang keuntungan yang meningkatkan keuntungan mereka. Namun, kurangnya supervisi dan kesadaran pentingnya perlindungan terhadap resiko, menyebabkan sektor ini sangat rentan terhadap external shock.

Meracik solusi bagi perbankan

Berdasarkan dua ancaman besar yang dipaparkan sebelumnya, “globalisasi keuangan dan kemajuan teknologi”, maka kekuatan sistem keuangan domestik akan semakin berkurang akibat ancaman lumpuhnya fungsi vital perbankan. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian policy maker untuk mencari solusi terhadap kelumpuhan yang mengancam industri perbankan tanah air.

Dalam memahami permasalahan sector perbankan, maka diperlukkan konsistensi yang tinggi dalam menghambat aktivitas perbankan yang cenderung mengancam eksistensi perbankan itu sendiri (Jeorpadized). Dalam konteks ini, BI sebagai pihak regulator harus secara aktif mengawasi inovasi-inovasi keuangan perbankan yang hanya berkembang di sector konsumtif dan spekulatif, karena pada akhirnya preferensi tersebut hanya menjauhkan sector perbankan dari fungsi vitalnya “intermediasi”. Hal inipulalah yang seharusnya disadari sector perbankan, bahwa ketahanan dan kekokohan kuda-kuda perbankan domestic disebabkan karena upaya-upaya tersebut.

Secara spesifik, ada 4 hal yang dapat disarankan pada BI untuk dapat menjaga konsistensi kekokohan fundamental perbankan, antara lain:

Pertama, pilihan kebijakan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan manajemen resiko. Pengaruh globalisasi keuangan yang semakin tinggi, dengan ancamannya yang menghadang, tentu saja membutuhkan perlindungan internal atau “manajemen resiko” yang kuat. Dalam konteks ini, implementasi manajemen resiko perlu dilakukkan dalam berbagai aspek yang komplit, menyangkut sisi aset, liabilitas, manajemen dan lingkungan.

Kedua, pilihan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan modal (capital as a buffer). Dengan semakin tingginya transaksi beresiko yang dilakukkan oleh perbankan, maka biaya atau cost yang harus dibebankan pada bank seharusnya juga meningkat. Dalam konteks ini, pembatas aktivitas perbankan ke arah transaksi yang beresiko harus dilakukkan dengan regulasi modal yang makin kuat. Hal ini bisa dilakukkan dengan memberikkan bobot modal yang tinggi untuk transaksi-transaksi beresiko tinggi. Sehingga dengan upaya ini, keinginan bank untuk meningkatkan aktivitasnya pada transaksi beresiko tinggi akan semakin terhambat, dan insentif untuk melakukkan penetrasi kredit yang produktif akan semakin meningkat.

Ketiga, pilihan kebijakan yang berkaitan dengan masuknya bank asing di pasar keuangan domestik. Nafas untuk meningkatkan efisiensi yang dapat menurunkan biaya modal dengan hadirnya pemain asing yang masuk dalam industri perbankan, harus segera diklarifikasi dengan hati-hati. Apakah masuknya perbankan asing, meningkatkan efisiensi perbankan domestik?

Keempat, pilihan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan bank syariah. Pengembangan bank syariah pada dasarnya memiliki visi kedepan dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena hubungan “relational” memiliki kekuatan secara kelembagaan dalam industri perbankan syariah. Selanjutnya beberapa skim pembiayaan yang produktif, yang dimiliki oleh perbankan syariah patut diakui bahwa institusi ini mampu memberikkan fungsi intermediasi yang optimal bagi pengembangan pasar keuangan domestik. Suatu hal yang sangat berharga yang diajarkan dalam syariah economics bahwa spekulasi atau gharar sangat dilarang. Dan, uang sebagai alat tukar harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sedia kala. Oleh karena itu perilaku-perilaku yang memperjualbelikan uang (menganggap uang sebagai komoditas) pada akhirnya hanya mendorong terjadinya krisis keuangan dan krisis ekonomi. Hal inilah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem keuangan domestik, bahwa perbankan harus kembali dari kelumpuhan ”intermediasi” akibat kemajuan yang dialaminya sendiri. Dengan kata lain, perbankan akan terbebas dari kemajuan yang membawa kemunduran.

Kebijakan inilah yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan internal industry perbankan domestik, namun tentu dengan asumsi bahwa kinerja industry lain (eg. manufaktur) tidak sedang mengalami terjun bebas dalam kinerjanya. Karena tetap, keterkaitan antar satu sector dan lainnya tidak dapat dipisahkan layaknya organ-organ dalam tubuh manusia. Sehingga ketahanan industry keuangan dan perbankan tetap masih sangat tergantung nasibnya dari kinerja dan perbaikan perekonomian nasional dan global.

BANK INDONESIA DITENGAH BADAI

Dias Satria SE.,M.App.Ec

(Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya)

Republika 19 Maret 2009

Badai resesi global nampaknya belum juga reda, bahkan efeknya seakan-akan menyebar, lambat tapi pasti ke seluruh sendi-sendi perekonomian domestik. Hal yang paling nyata terjadi dalam pasar keuangan domestik, yang ditandai dengan menurunnya indeks bursa hingga menyentuh zona rawan dalam beberapa pekan. Bukan itu saja, rupiah juga relatif melemah di posisi Rp.11.000an, dan sama sekali tidak mampu mengangkat ekspor yang seharusnya bergairah di posisi kurs tersebut.

Gejolak sektor keuangan tentu menimbulkan trauma masa lalu, dimana krisis keuangan dan moneter 1997 ditandai dengan ambruknya bursa saham dan depresiasi kurs yang tinggi. Meski secara spesifik hal ini tidak dapat disamakan, karena pada tahun 1997 hutang luar negri jangka pendek (Swasta dan Pemerintah) yang berlebihan dan jatuh tempo, merupakan permasalahan dasar mengapa Negara kita jatuh dalam krisis. Namun bukan berarti tahun 2009 akan terbebas dari ancaman resesi, karena relatif kecilnya pinjaman jangka pendek luar negri kita, bahkan tahun 2009 bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian domestik jika policy maker (pemerintah) tidak mampu secara komprehensif menangani permasalahan riil ekonomi bangsa ini, serta perekonomian global tak kunjung membaik.

Bagi BI, keadaan ini tentu bukanlah situasi yang menyenangkan ditengah-tengah badai, baik yang datang dari sisi keuangan, sektor riil maupun non ekonomi (sosial, politik dll). Bahwa badai yang dihadapi BI saat ini skalanya sangat besar (global), dimana menurunnya daya beli masyarakat (dunia dan domestik) serta kepanikkan investor keuangan global turut mempengaruhi manajemen moneter yang diamanahkan pada BI.

Di bidang moneter, BI dihadapkan pada dilemma pencapaian stabilitas moneter (Inflasi) ataukah stabilitas nilai tukar. Salah satu masalah yang dihadapi terkait dengan tingginya tekanan terhadap rupiah yang mengharuskan BI melakukkan intervensi valas dengan merelakan cadangan devisa yang dimiliki. Secara sederhana (Uang inti = Currency + Cadangan), sehingga jika cadangan berkurang, uang inti akan berkurang dan tentu akan berimplikasi pada suku bunga yang meningkat karena semakin sedikitnya likuiditas di pasar. Kebijakan ini tentu saja akan berkonflik pada pencapaian IT (Inflation Targeting) BI.

Selanjutnya carut-marut dan gejolak pasar keuangan, yang dipicu oleh kepanikkan investor global tentu saja akan menyebabkan pergerakan modal yang tidak menentu. Dalam konteks ini, BI akan dihadapkan pada kondisi neraca devisa yang sulit untuk diprediksi, sehingga akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebijakan moneter yang efektif.

Di sisi lain, keadaan resesi global menyebabkan permasalahan yang kompleks bagi perekonomian domestik, tidak hanya dari sisi demand namun juga dari sisi supply. Dari sisi permintaan jelas, bahwa resesi global menurunkan kinerja ekspor barang-barang domestik. Sedangkan sisi supply, disebabkan karena gulung tikarnya beberapa perusahaan dunia. Dalam konteks ini, model produksi dan distribusi global yang cenderung terpisah-pisah (model supply chain), menyebabkan permasalahan yang serius. Karena bisa jadi rantai produksi perusahaan-perusahaan domestik terkena imbas, karena gulung tikarnya perusahaan asing yang mensupply bahan baku. Ilustrasi yang sederhana, meskipun pasar laptop tidak begitu terpengaruh oleh krisis namun jika beberapa perusahaan microchip bankrut. Maka produksi laptop akan terganggu, sehingga akan mempengaruhi keberlanjutan industri laptop. Dan tentu saja, akan menular pada supplier penjual laptop, dan industri-industri lainnya.

Maka dari itu, ancaman terbesar perekonomian di tahun 2009 adalah ancaman runtuhnya industri-industri manufaktur domestik. Pertama, industri ini terancam karena pasar ekspor yang semakin menurun. Kedua, permasalahan supply chain yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, akan menghambat produksi dan distribusi barang-barang produksi dalam negri.

Bagi sektor keuangan, runtuhnya industri manufaktur domestik sudah pasti akan menciptakan resiko yang besar, khususnya pada semakin tingginya kredit macet dalam perbankan-perbankan domestik. Dan hal ini, lambat laun, akan mempengaruhi kinerja sektor perbankan secara umum. Dalam mengantisipasi resiko yang lebih besar, terkait dengan kepanikkan masyarakat (rush) dan menurunnya nilai modal bank, maka perlu dilakukkan antisipasi dini dari Bank Indonesia untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelamatkan sektor industri domestik. Hal ini meski tidak sesuai dengan single objective BI yaitu pencapaian target inflasi. Namun situasi badai seperti yang terjadi saat ini, tidak membutuhkan langkah konvensional BI, bahwa langkah konkrit dan hati-hati serta tepat pada sumber permasalahannya dapat menjadi pereda badai dikemudian hari.

All in all, badai ekonomi saat ini bersumber pada ancaman keruntuhan industri manufaktur domestik yang secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi sistem keuangan domestik. Sehingga BI perlu untuk melakukkan langkah proaktif dalam membantu menyelamatkan industri manufaktur, dari beberapa aspek:

Pertama, BI perlu melakukkan pemantauan yang melekat pada bank-bank yang terindikasi memberikkan pinjaman pada industri-industri tersebut. Sehingga penguatan modal harus sedini mungkin dikawal oleh BI, agar kerugian dan kebutuhan likuiditas jangka pendek mereka tidak terganggu.

Kedua, kebijakan ekspansi ekonomi harus lebih hati-hati dilakukkan oleh BI disaat krisis. Karena meskipun hal tersebut mampu meningkatkan sisi demand dalam perekonomian, namun efeknya terhadap industri manufaktur domestik bisa jadi bias, karena bisa jadi penguatan sisi demand hanya menyelematkan barang produksi asing. Di sisi lain, ekspansi ekonomi bisa jadi ancaman bagi penyelamatan target inflasi.

Ketiga, secara tidak langsung BI harus membantu memfasilitasi pemerintah untuk menciptakan pasar-pasar baru bagi barang domestik. Hal ini bisa dilakukkan dengan mendukung sistem yang lebih baik dalam transaksi keuangan crossborder bagi perusahaan domestik berorientasi ekspor. Dengan hal tersebut, diharapkan badai ini mampu diredam oleh BI.

Memahami pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah/dolar dalam beberapa pekan terakhir cukup mengkhawatirkan beberapa pihak. Penurunan IHSG yang menyentuh posisi 1.296 dan rupiah yang menyentuh 12.050 pada penutupan Jumat (20 Februari 2009) mengindikasikan bahwa kondisi pasar keuangan domestik berada pada posisi rawan.

Pelemahan rupiah dan IHSG di tengah-tengah ambruknya bursa regional dan belum pastinya pemulihan ekonomi AS, secara mudah dan gamblang disebut-sebut sebagian pengamat sebagai penyebab utama masalah ini. Bahkan, pelemahan ini dianggap fenomena yang lazim di saat suatu negara sedang mengalami resesi.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG seharusnya dapat dilihat dalam perspektif yang luas bahwa fenomena ini bukan sekadar fenomena moneter. Lebih dari itu, secara ekonomi politik banyak hal yang menyebabkan keterpurukan ini.

Makroekonomi v Ekonomi Politik

Dalam perspektif makroekonomi, pelemahan indikator IHSG dan kurs mudah dipahami. Bahwa pelemahan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang mendeterminasikannya dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam jangka panjang, penguatan kurs dan IHSG dipengaruhi oleh faktor seperti: produktivitas ekonomi, harga relatif, hambatan perdagangan, dan kinerja ekspor/impor.

Dalam konteks ini, jika salah satu atau beberapa faktor di atas memberikan efek positif pada kondisi neraca perdagangan (surplus), kurs dan IHSG akan meningkat secara bersamaan. Rasionalnya, jika barang produk Indonesia laku di pasar dunia, permintaan rupiah meningkat (kurs terapresiasi). Contoh lain, jika industri produk domestik semakin baik dalam kompetisi global, investor-investor akan memburu saham-saham domestik (IHSG terdongkrak).

Namun, penjelasan di atas tentu tidak dapat ditelan bulat-bulat bahwa dalam pandangan ekonomi politik (non mainstream), ada pertimbangan lain yang menyebabkan rasionalitas di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, nilai perdagangan valas (mata uang) jauh lebih besar dibanding nilai perdagangan barang dan jasa. Hal ini membuktikkan bahwa neraca perdagangan yang positif belum tentu mendongkrak kurs dan IHSG. Dalam konteks ini tingginya pengaruh sentimen pelaku pasar dan transaksi spekulatif mendominasi ekspektasi investor.

Kedua, tingginya penggunaan US dolar dalam perdagangan internasional semakin menjelaskan bahwa surplus perdagangan (ekspor lebih besar dibanding impor) belum tentu meningkatkan permintaan rupiah. Sebab, partner dagang akan menyukai pembayaran dalam bentuk US dolar.

Lemahnya penjelasan makroekonomi tentang determinasi nilai tukar jangka panjang, mendorong pembenaran lain dalam jangka pendek. Hal itu disebabkan volatilitas dan fluktuasi kurs dan IHSG cenderung tinggi dalam jangka pendek.

Secara sederhana, dalam konteks jangka pendek, dua faktor utama yang dipertimbangkan ialah perbedaan suku bunga (domestik dan asing) dan ekspektasi. Sebagai contoh, jika suku bunga riil (suku bunga domestik dikurangi suku bunga asing) adalah positif, kemungkinan capital inflow yang dapat memperkuat posisi mata uang domestik akan semakin meningkat.

Namun, tentu saja, rasionalitas tersebut dapat memberikkan efek yang mungkin berbeda dan membingungkan. Sebagai contoh, tren suku bunga yang meningkat bisa diartikan investor sebagai preseden buruk dalam suatu perekonomian karena suku bunga yang tinggi bisa berarti inflasi yang tinggi, dan kontraksi ekonomi. Akibatnya, ekspektasi investor akan semakin negatif, yang terefleksi dengan semakin enggannya investor asing/domestik memegang aset domestik.

Dalam konteks jangka pendek, kedua faktor di atas (perbedaan suku bunga dan ekspektasi) memang memainkan peran penting dalam menjelaskan pergerakan bursa dan kurs yang cenderung fluktuatif dan liar. Namun, lebih dari itu, pemahaman yang menyeluruh tentang perilaku pasar dan pemain-pemain di dalamnya juga harus menjadi perhatian serius.

Pertama, kondisi anomali di pasar keuangan yang cenderung liar membutuhkan strategi ekonomi politik yang tepat dan komprehensif. Volatilitas pasar keuangan yang berlebihan harus dapat diregulasi dengan ketat dan kuat, dengan mengontrol modal yang ketat. Krisis keuangan yang terjadi pada 1997 seharusnya dapat menjadi pelajaran penting bahwa krisis ekonomi meluas, berawal dari indikator pasar saham dan pasar keuangan yang semakin drop. Selanjutnya, keikutsertaan asing dalam pasar keuangan domestik harus dapat diregulasi dengan ketat, namun tidak berpaling dari prinsip fairness dan keterbukaan.

Kedua, intervensi Bank Indonesia (BI) jelas tidak akan efektif dengan hanya melakukan intervensi yang bersifat unsterilized dan sterilized di pasar uang. Hal itu disebabkan kemampuan dan kapasitas cadangan devisa BI sangat-sangatlah terbatas. Di sisi lain, intervensi pasar valas yang berlebihan akan berdampak cukup berat dalam pengelolaan uang beredar dan pencapaian target inflasi. Bahwa intervensi valas mungkin akan berkonflik dengan pencapaian target inflasi.

Membangun Kerja Sama Regional

Penguatan bursa saham domestik dan mata uang lokal tidak akan efektif jika dilakukan dengan kemampuan sendiri. Nasib serupa yang dialami bursa regional setidaknya harus dapat mendorong kerja sama regional dalam konteks penguatan sistem keuangan. Hal ini disebabkan tiga rasional penting. Pertama, kekuatan dolar dalam sistem pembayaran dalam perdagangan internasional tentu bukanlah hal mudah untuk ditaklukkan.

Kedua, tingginya aksi spekulatif para Hedge Funds (spekulator besar) tidak akan dapat ditandingi bank sentral mana pun di dunia. Ketiga, penyelamatan pasar keuangan juga berarti penyelamatan ekonomi secara luas. Dalam hal ini jika pasar keuangan dibiarkan bankrupt, efek penularan krisis lambat laun akan menyebar bak penyakit epidemi.

*. Dias Satria SE MAppEc, dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Unibraw, Malang

AMERIKA GERAM DENGAN CHINA

(Manipulasi Yuan dan Ketidakseimbangan Global)

Dias Satria SE.,M.App.Ec

Para pengambil kebijakan (Policy Makers) Amerika Serikat bukan saat ini saja geram melihat China yang terus melakukkan manipulasi terhadap nilai tukarnya Yuan. Sejak China meningkatkan surplus neraca perdagangannya dan mengumpulkan cadangan devisa Dollar yang semakin banyak, para pengambil kebijakan AS mulai menyuarakan ketidaknyamanannya atas strategi nilai tukar China tersebut.

Kebijakan manipulasi China dengan mengundervalue nilai Yuan, sudah barang tentu akan semakin meningkatkan kinerja ekspor produk-produk China di pasar global. Dan hal ini tentu akan mengurangi daya saing produk-produk AS dan Negara lain di pasar dunia.

Apa yang dilakukkan China?

Yang diklaim para pembuat kebijakan AS tentang “manipulasi Yuan” adalah bahwa Bank Sentral China dianggap telah melakukkan intervensi yang kuat dengan tidak membiarkan nilai tukar Yuan terapresiasi atau meningkat terhadap US Dollar. Nilai Yuan memang seharusnya terapresiasi terhadap US Dollar, karena dengan semakin meningkatnya perdagangan internasional China maka permintaan terhadap nilai tukar Yuan seharusnya meningkat, dan ini akan meningkatkan nilai Yuan terhadap US Dollar. Namun, hal ini tentu bukanlah merupakan hal yang mudah bagi China untuk membiarkan itu terjadi.

Pertama, dengan meningkatkan nilai tukar Yuan terhadap US Dollar pasti akan menurunkan kinerja ekspor mereka, karena semakin meningkatnya harga barang China di pasar internasional.

Kedua, standar nilai tukar perdagangan internasional yang menggunakan US dollar tentu akan mendorong setiap Negara untuk melakukkan pegging terhadap US Dollar, termasuk China. Hal ini dilakukkan untuk menjaga stabilitas harga produknya di luar negri, dan menjaga resiko pembayaran luar negri.

Bagi AS, jelas, bahwa kebijakan tersebut akan melemahkan daya saing produk AS khususnya dalam tataran harga di pasar internasional. sehingga klaim yang keras terhadap strategi curang China tersebut juga dapat diterima secara nalar. Bahwa Kebijakan “manipulasi Yuan” ini jugalah yang telah banyak berkontribusi terhadap resesi yang terjadi di AS, mulai dari meningkatnya pengangguran, kredit macet dan kebankrutan perusahaan-perusahaan AS.

Sumbernya adalah US Dollar sebagai standar pembayaran dunia

Bagi Amerika, mendepresiasikan nilai tukarnya untuk mendorong kinerja ekspor bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena dollar digunakan secara internasional untuk perdagangan bebas. Sehingga permintaan selalu muncul tatkala perdagangan internasional terjadi, dan tentu akan meningkatkan kekuatan sisi permintaan bagi dollar. Di sisi lain, posisi unik nilai tukar Dollar di pasar uang dan barang dunia yang diterima secara luas sebagai alat tukar universal atau medium of exchange juga tidak dapat dipungkiri, semakin meningkatkan permintaan yang terus menerus terhadap US dollar.

Jika kita lihat posisi yang unik dari US dollar, tentu memberikkan keuntungan dan kerugian bagi ekonomi domestic AS. Secara positif, tentu saja akan mendorong surplus transaksi keuangan AS, karena semakin menariknya asset-aset berdenominasi Dollar. Namun efek negatifnya, aliran uang yang terlalu deras di AS sudah pasti akan mendorong pada penetrasi kredit yang berlebihan. Akibatnya sudah jelas terlihat, kredit macet dan kebankrutan sector keuangan dimana-dimana. Hal ini disebabkan karena sector keuangan sudah tidak lagi mengindahkan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Tidak hanya buruk bagi AS, tapi juga Dunia

Strategi manipulasi dari sudut pandang manapun tentu tidak dapat diterima secara logika. Karena perilaku tersebut sama halnya dengan perilaku menyimpang (Moral Hazzard), dan tentu saja akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Zero sum game).

Jika kita berbicara arsitektur perdagangan internasional (pasar bebas) dimana masing-masing pihak memegang secara amanah prinsip-prinsip berekonomi yang baik, maka transaksi yang sifatnya merugikan sebaiknya dilarang dengan tegas. Dan yang dilakukkan China tentu saja adalah “salah” dengan memanipulasi nilai tukarnya agar dapat memenangkan perdagangan dalam ajang kompetisi global. Yang ditakutkan adalah jika Kebijakan curang yang dilakukkan oleh satu Negara memicu perilaku yang sama oleh Negara lainnya (Beggar thy Neighbour), keadaan ini mirip sekali dengan sejarah transaksi perdagangan dunia yang terjadi sebelum GATT (General Agreement on Tarrif and Trade)-cikal bakal WTO (World trade organization). Dimana pada saat itu, setiap Negara dengan seenaknya melakukkan hambatan perdagangan dengan meningkatkan tariff yang tinggi terhadap barang-barang impor. Kebijakan ini kemudian direspon negative oleh partner dagang mereka, sehingga menyebabkan kebekuan perdagangan internasional. hal ini secara ekonomi popular dengan istilah Tragedy of the commons.

All in all

Kebijakan manipulasi Yuan, tidak selamanya baik bagi China. Karena menginjeksi dana hanya untuk mengundervaluekan nilai tukarnya tentu bukanlah kebijakan yang sustainable. Kebijakan ini memiliki biaya opportunity yang juga besar. Hitung saja berapa biaya yang harus dikorbankan untuk program kemiskinan di China, program infrastruktur, kesehatan, pendidikan dll demi menjaga nilai tukarnya rendah terhadap US Dollar. Jelas, kebijakan ini boomerang bagi China sendiri.

Di sisi lain, bagi dunia, kebijakan manipulasi Yuan juga tidak dapat diterima secara prinsip. Bahwa dalam kompetisi perdagangan dunia, kita harus menjunjung tinggi asas Fairness.

Survive di saat resesi datang

Dias Satria SE.,M.App.Ec.

(Dosen Jurusan EKonomi Pembangunan Universitas Brawijaya dan Peneliti INSEF Surabaya)

Masa depan ekonomi dunia, seakan belum menunjukkan titik terang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ramalan (forecasting) yang dilakukkan oleh lembaga-lembaga internasional, termasuk majalah The Economits yang menyebutkan bahwa tahun 2009 sebagai “The Year of Unsustainability” dimana resesi ekonomi akan datang, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan kebankrutan dimana-mana. Tahun yang disebutkan dimana perusahaan-perusahaan akan memotong biaya produksi dan me”rumah”kan para pekerjanya.

Bagi Indonesia, tahun 2009 merupakan even besar dalam pesta demokrasi. Jumlah uang beredar tidak mustahil beredar cepat, karena kebutuhan akan pembiayaan kampanye dan pesta politik. Selanjutnya Bagi dunia usaha, tentu akan sangat sulit melakukkan ekspansi jika tidak terkait langsung dengan even besar ini. Maka sebagian besar dari mereka tentu hanya menunggu dan melihat, apa yang terjadi di tahun 2009.

Kondisi tersebut tentu bukanlah hal yang sangat mudah bagi recoverynya denyut nadi perekonomian domestik. Pertama, kondisi yang tidak tentu di saat pesta demokrasi, sudah pasti akan mengurungkan niat para pengusaha untuk melakukkan ekspansi lebih jauh. Kedua, kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah incumbent mungkin akan cenderung melakukkan kebijakan-kebijakan popular yang inflasioner (memacu harga tinggi). Ketiga, kondisi resesi tentu akan menurunkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Keempat, kondisi resesi tentu akan mengurungkan ekspansi kredit oleh perbankan sehingga mengurangi performace sektor riil secara umum.

Lemahnya kinerja ekonomi Indonesia, setidaknya akan memperburuk indikator sosial ekonomi domestik khususnya pada tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dan, jika mungkin dapat dihitung adalah efek resesi ekonomi pada kerusakan lingkungan. Mengapa? Dengan semakin menurunnya profit perusahaan, concern perusahaan terhadap lingkungan sebagai tanggung jawab korporasinya (CSR) tentu akan semakin menurun.

Efek yang cukup signifikan pada perekonomian, tentu akan berimplikasi negatif pada banyak pihak. Khususnya bagi perusahaan yang kehilangan profit, Pekerja yang kehilangan pekerjaan, Lulusan yang tidak dapat pekerjaan dan masyarakat yang semakin miskin.

Dalam menjawab tantangan kedepan, tentu dibutuhkan kebijakan yang down to earth yang mampu menjawab problem yang rumit dalam ekonomi. Secara sederhana, 2 perspektif kebijakan ekonomi (jangka pendek dan jangka panjang) harus dapat diterapkan secara optimal dan proporsional, tanpa membebankan pada salah satunya.

Dalam jangka pendek, policy mix (bauran kebijakan) kebijakan fiskal dan moneter mungkin akan membantu meminimalkan distorsi pada siklus bisnis. Namun analisis lebih dalam tentu harus dilakukkan lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Terkait dengan kebijakan fiskal, pandangan teoritis yang melihat tambahan output (pertumbuhan ekonomi) akibat kebijakan ekspansi fiskal memang tidak selamanya salah. Namun perlu difahami bahwa kebijakan fiscal sangat rentan dengan masalah keberlanjutan (sustainability). Pertama, fiscal yang berat akan membebankan anggaran pemerintah di masa depan. Dan, kebijakan ini biasanya akan memberikkan efek negative dengan peningkatan koleksi pajak yang semakin besar di masa depan. Kedua, kebijakan fiscal “pengeluaran pemerintah” mungkin akan menciptakan lapangan pekerjaan dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang efeknya dipertanyakan. Kecuali jika proyek infrastruktur dengan dana tersebut, mampu menarik investasi baru yang masuk. Ketiga, kebijakan fiscal rentan terhadap terjadinya efek crowding out, atau dengan kata lain dapat mengurangi investasi swasta.

Terkait dengan kebijakan moneter, “sudah sangat jelas” bahwa perlakuan kebijakan suku bunga (SBI) dalam menjaga stabilitas harga masih sangat diragukkan kefektifannya. Hal ini disebabkan karena Inflasi yang terjadi masih sangat rentan akibat inflasi yang bersumber dari administered price (kebijakan pemerintah) dan volatile foods (inflasi bahan makanan). Dan faktor yang terakhir (volatile foods), bukanlah permasalahan yang mudah, karena terkait dengan permasalahan yang kompleks dibidang tata niaga, tingkat kompetisi usaha dan kebijakan pemerintah. Sehingga, efektivitas kebijakan moneter dari BI seharusnya difokuskan pada penjagaan stabilitas system keuangan khususnya pada aliran modal masuk dan penjagaan stabilitas nilai tukar rupiah. sedangkan, penjagaan inflasi domestic tetap harus dapat disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait.

Dua kebijakan diatas merupakan kebijakan jangka pendek, yang tentunya memiliki limitasi (keterbatasan) yang sangat tinggi. Khususnya di saat resesi ekonomi yang sangat rentan dengan kondisi yang unconditional (tidak biasa) dan uncertainty (tidak tentu). Sehingga perspektif kebijakan jangka panjang, tidak boleh dilupakan oleh pemerintah. Kunci dasarnya adalah bagaimana mengubah bangsa ini melewati step-step pembangunan, dari perekonomian yang sub sistem ke perekonomian yang lebih inovatif dan berbasis pada kemajuan teknologi tinggi.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan ekonomi. Dan tentunya dibutuhkan kebijakan yang jangka panjang dan bukan kebijakan yang “karbitan”. Perlu dilakukkan perencanaan yang matang, dan partisipasi yang aktif dari seluruh stakeholder swasta agar partisipasi pembangunan dapat berjalan maksimal. Dalam konteks ini, pengenalan teknologi tinggi pada industry-industri kecil harus dapat difasilitasi oleh pemerintah.

Disisi lain, pemerintah tidak boleh melupakan nasib si kecil “masyarakat miskin”, dan pembangunan desa. Bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh hanya difokuskan pada pemberian bantuan yang sifatnya jangka pendek dan tidak memperhatikkan keberlanjutan (sustainability). Intinya ada di dua hal, yaitu: pembangunan komunitas ekonomi masyarakat desa (Kredit mikro, pembangunan sektor pertanian dll) dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (Investing People). Dua hal tersebut merupakan kebijakan sederhana yang dimungkinkan dapat sustainable, dan dapat menopang kinerja ekonomi yang sedang mati suri.