Dias Satria

HUJATAN PADA BANK INDONESIA

dias.satria@yahoo.com

Penilaian sebagian besar ekonom Indonesia menyikapi kebijakan naiknya suku bunga SBI titik 9.50%, tentu menimbulkan pertanyaan sederhana apakah sebodoh itu Bank Indonesia melakukkan kebijakan yang salah. Atau dengan kata lain, Apakah gubernur Bank Indonesia baru “Pak Boediono” seorang ekonom senior Indonesia, sesederhana itu melihat permasalahan dan melawan arus pasar, yang sebagian besar melakukkan penurunan suku bunga.

Dibalik rasional kenaikkan suku bunga, ada beberapa pertimbangan dan perspektif dasar untuk melihatnya.

Kenaikkan suku bunga dari sisi neraca modal, tentu akan menciptakan perbedaan suku bunga domestik dan luar negri (interest rate differential). Dengan semakin positifnya perbedaan suku bunga domestik dengan internasional, tentu akan mendorong masuknya modal asing (capital inflow) atau mencegah capital outflow pada pasar keuangan domestik karena peluang return yang semakin tinggi. Jika ini yang terjadi, maka ketakutan akan semakin keringnya likuiditas domestik tentu tidak akan terjadi karena masuknya aliran modal tersebut. Selanjutnya dengan semakin meningkatnya aliran modal asing, tentu akan semakin memperbaiki nilai tukar domestik (apresiasi). Atau rupiah akan menguat.

Disisi lain, jika perekonomian sudah dalam batas lebih dari full employment (keseimbangan maksimal) maka penurunan suku bunga tidak akan memberikkan impact pada equilibrium, dan hanya menciptakan efek terhadap harga (atau inflasi). Hal ini tentu saja akan mengancam target inflasi Bank Sentral, ditengah-tengah tingginya harga-harga secara umum.

Kenaikkan suku bunga disisi lain juga akan semakin mendorong pihak bank untuk semakin berhati-hati dalam memberikkan pinjaman, karena kenaikkan suku bunga memberikkan constraint bagi mereka untuk melakukkan ekspansi kredit. Secara makro, pembatasan kredit ditengah-tengah kelesuan ekonomi tentu akan memperbaiki kualitas aset produktif, dan mengurangi kredit macet (NPL Non Performing Loans) bank. Amerika merupakan contoh sederhana, bahwa penurunan suku bunga membawa malapetaka yang besar bagi perekonomian domestiknya. Rasional/logika sederhananya adalah, disaat resesi ekonomi, masyarakat mana yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sehingga jika respon penurunan suku bunga Amerika, direspon lembaga keuangan dengan melakukkan ekspansi kredit dengan membabi buta, maka dampaknya bisa kita lihat sekarang di US dengan krisis kredit macet yang terjadi dalam subprime mortgages dan kredit macet penggunaan kartu kredit.

Namun jika pandangan kontra berpendapat bahwa kebijakan kenaikkan suku bunga akan semakin merugikan perekonomian, karena terhambatnya ekspansi di sektor riil. Maka sesungguhnya kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti ini diharapkan dapat menahan ekspansi ekonomi yang berlebihan dari para pengusaha. Karena pada akhirnya, sektor keuanganlah yang nantinya akan dirugikan jika terjadi default kredit karena ekonomi yang memburuk.

Tentu kebijakan kenaikkan suku bunga, bukan syarat utama suatu kebijakan untuk menanggulangi pelik dan rumitnya dampak krisis keuangan global yang terjadi di Indonesia. Masih banyak kebijakan lain yang menunjang yang intinya diharapkan dapat meningkatkan konfiden para pelaku usaha. Namun, minimal kebijakan suku bunga ini mampu meredam pengaruh negatif jangka panjang (resiko kredit, nilai tukar dan inflasi) yang ditimbulkan dari kebijakan yang salah (penurunan suku bunga-red). Meski kedepan, Bank Indonesia juga harus mempersiapkan kebijakan-kebijakan pendukung untuk membuat pasar semakin konfiden dengan pasar, atau minimal konfiden dengan apa yang dilakukkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral sehingga respon yang dilakukkan pasar benar-benar merefleksikan kondisi atau performa ekonomi sesungguhnya, dan bukan tindakan irasional yang asimetris, yang menjatuhkan performa pasar keuangan domestik.

Dan, semakin membaiknya Bursa Ekonomi Indonesia dan meredamnya kepanikkan pasar di Indonesia beberapa hari ini tentu membuktikkan bahwa pasar telah konfiden dengan apa yang dilakukkan pemerintah. Dan kedepan, stabilitas keuangan Indonesia akan semakin baik dengan pengelolaan kebijakan yang brilian oleh seorang “Boediono”, “Sri Mulyani” dan “Miranda Gultom”.

Peningkatan GWM: Jangan Beri Ruang untuk Ekspansi Kredit “Konsumsi”

dias.satria@yahoo.com

Saat ini Bank Indonesia tengah memikirkan untuk melakukan revisi terhadap kebijakan GWM (Giro Wajib Minimum) yang dinilai kurang relevan dengan perekonomian domestik.

Secara teoritis, GWM atau yang populer dengan istilah “reserve requirement” merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengontrol jumlah uang beredar (JUB), yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi target inflasi yang diharapkan oleh Bank Sentral. Dalam konteks ini, peningkatan GWM memiliki pengaruh yang negatif terhadap peningkatan jumlah uang beredar. Atau dengan kata lain, untuk mengurangi inflasi dengan mengurangi laju JUB, Bank Sentral dapat meningkatkan GWM.

Namun patut disadari bahwa efektifitas kebijakan ini sulit sekali dikendalikan dalam mempengaruhi jumlah uang beredar, karena dalam money multiplier selain GWM masih ada currency ratio dan excess ratio yang perilakunya masing-masing ditentukkan oleh preferensi masyarakat dalam memegang uang kas (currency ratio), dan preferensi bank dalam memegang cadangan lebih (excess ratio). Dan tentu tidak mudah mengetahui bagaimana preferensi keduanya (masyarakat dan bank).

(Dalam model moneter yang sederhana, jumlah uang beredar = money multiplier x uang inti; dan dalam money multiplier, GWM hanyalah salah satu variabel saja yang mempengaruhi money multiplier, karena masih ada currency ratio dan excess ratio.)

Secara empiris, terjadi bipolar pandangan terhadap kebijakan GWM. Beberapa bank sentral dunia yang tidak menerapkan kebijakan GWM dan menitikberatkan pada kebijakan Operasi Pasar terbuka, antara lain: Kanada, Australia, Meksiko, New Zealand, Swedia dan Inggris. Sedangkan beberapa negara yang menerapkan GWM, diantaranya: U.S, India, China, Srilangka, Estonia, Zambia, dll. China, merupakan salah satu negara yang secara aktif melakukkan peningkatan GWM hingga 9 kali di tahun 2007 untuk mengatasi tingginya inflasi yang terjadi. (http://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement)

Namun dalam konteks Indonesia, kebijakan GWM harus secara hati-hati diimplementasikan. Karena kebijakan GWM akan meningkatkan resiko likuiditas pada bank-bank yang memiliki excess reserve (cadangan lebih) yang sangat minim. Hal ini tentu saja dapat membahayakan operasional perbankan, dan membahayakan industri perbankan. Pertama, risiko likuiditas dapat meningkatkan biaya yang tinggi pada bank, karena keharusan untuk menjual aset jangka pendek dengan fire sale atau harga yang murah. Hal ini dilakukkan untuk mendapatkan likuiditas segar. Kedua, jika bank tidak mampu menyiapkan likuiditas yang cukup bagi nasabah, maka ancaman rush atau bank run akan meningkat.

Oleh karena itu, Bank Indonesia harus secara clear harus menjelaskan tujuan untuk merevisi GWM?

Secara sederhana, ekspansi kredit yang sudah terlalu tinggi tentu dapat dijadikan sebagai alasan mengapa Bank Indonesia harus merevisi GWM. Hal ini disebabkan karena tingginya ekspansi kredit dan tentu saja JUB, dapat membahayakan bagi capaian “target” inflasi Bank Indonesia. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menganggap pengaitan GWM dan LDR menjadi kurang relevan lagi.

Namun jika ini alasanya (menekan ekspansi kredit), maka kebijakan GWM sebenarnya belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena komposisi dalam kredit ada 3 jenis, yaitu: kredit konsumsi, investasi dan modal kerja. Dengan peningkatan GWM ditakutkan akan semakin mendesak atau mengurangi ekspansi kredit dari jenis modal kerja dan investasi. Hal ini disebabkan karena kredit konsumsi dianggap sebaga mainan baru yang menyenangkan bagi perbankan tanah air, karena keuntungan yang menggiurkan.

Dalam konteks ini, Bank Indonesia harus dapat secar jeli melihat permasalahan ekspansi kredit yang mengancam inflasi, khususnya dari sumber ekspansi yang berasal dari tingkat konsumsi yang tinggi. Jangan sampai kebijakan GWM dapat membahayakan output nasional dan pembangunan ekonomi nasional, karena berkurangnya ekspansi kredit investasi dan modal kerja.

Jika mungkin, Bank Indonesia dapat menghambat kredit konsumsi dengan melakukkan peningkatan GWM untuk commercial loans. Hal ini tentu saja dapat meningkat oppurtunity cost bank untuk melakukkan penetrasi kredit konsumsi yang berlebihan. Jika ini yang dilakukkan, maka struktur LDR akan semakin sehat, dengan semakin baiknya proporsi kredit investasi dan modal kerja. (dias.satria@yahoo.com)

http://diassatria.web.id

Memahami apresiasi US Dollar ditengah-tengah resesi yang melanda Amerika tentu menimbulkan pertanyaan besar di kepala kita. How Come??!!@#$%%. Bagi negara biasa, penurunan fundamental ekonomi sudah pasti diikuti dengan penurunan nilai mata uang domestik. Namun bagi Amerika, yang memiliki kondisi “nilai tukar” yang istimewa atau “extra ordinary”, keadaan resesi belum tentu dapat mendepresiasikan nilai tukarnya. Continue Reading »

Keadaan ekonomi Indonesia jika dibiarkan dalam manajemen ekonomi yang seperti saat ini, lambat namun pasti menuju pada kondisi yang semakin terpuruk. Hal ini disebabkan karena di tengah-tengah krisis finansial global, yang sedikit demi sedikit juga merogoti fundamental ekonomi domestik, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi masih tambal sulam dan belum ada suatu kebijakan besar out of the box, yang memikirkan bagaimana perubahan-perubahan struktur ekonomi Indonesia harus direvitalisasi dan membuat perubahan besar bagi peningkatan investasi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Continue Reading »